Pilkada & Kepentingan Rakyat

Kasus Pilkada semakin hari semakin menambah permasalahan dimasyarakat bahkan sangat perpotensi konflik antar warga mungkin bisa meluas terancamnya integritas bangsa ini. Dengan adanya hal tersebut bergulirlah opini perlunya peninjauan ulang terhadap Pilkada.

Marilah kita telaah sedikit tentang dasar hukum Pilkada yaitu:

  1. UUD 1945 Pasal 6A ayat 1 Tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
  2. UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 Tentang Gubernur, Bupati dan Walikota masingmasing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
  3. PP Nomor 6 tahun 2005 dengan perubahan PP Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari Peraturan Pemerintah tersebut di atas banyak yang menyatakan cacat hukum karena tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 dimana Kepala Daerah dipilih secara demokratis bukan langsung, namun apapun yang terjadi mari kita tinjau dari sisi apakah manfaat pilkada tersebut berdampak/bisa dirasakan oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya?

Kepala Daerah dicalonkan oleh Partai Politik

PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 36 Ayat 1 menyatakan bahwa "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan", dari hal ini seksama kita ketahui bahwa partai politik akan mengutamakan kepentingan partainya, jadi siapapun yang diusulkan oleh partai tidak akan bisa secara penuh membela kepentingan rakyat dan akan pasti mendahulukan kepentingan sebagian kelompok saja (partainya). Mungkin kita lebih baik mencalonkan tanpa dari Parpol, karena tanpa terikat dari satu atau beberapa golongan sehingga dalam menjalankan tugasnya atau dalam mengambil langkah-langkah strategis lebih leluasa dan tidak mendapatkan tekanan – tekanan dari parpol tertentu yang notabennya untuk kepentingan parpol tersebut.

Dana Pelaksanaan Pilkada

Sumber dana menurut PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 147 bahwa "Pendanaan Pilkada berasal dari APBN dan APBD". Yang jelas pendanaannya tidak bisa lebih besar dari APBD pada tahun pemilihan tersebut. Kita misalkan saja rata -rata dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp.10.000.000.000,- sedangankan di Indonesia tercinta ini setelah adanya pemekaran daerah (data BPS) berjumlah 498 daerah yang terdiri dari 33 Provinsi dan 465 Kota/Kabupaten, maka dana yang dikeluarkan untuk Pilkada dalam kurun waktu 5 tahun sebesar Rp. 4.980.000.000.000,-, itu hitungan kasar saja, bagaimana kalau dana itu kita gunakan membuat rumah susun untuk rakyat? Mungkin hal ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan sebuah Pilkada secara langsung yang selalu diakhir dengan ketidakpuasan antar golongan, bahkan banyak menimbulkan konflik antar masyarakat yang sebenarnya merugikan rakyat itu sendiri. Bila hal ini terwujud mungkin tidak ada lagi rakyat Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang hidup/ tinggal di kolong jembatan.

Target Kinerja Kepala Daerah

Banyak sekali para calon Kepala Daerah dalam kampayenya mengatakan target – target kinerjanya dalam 100 hari, jangka pendek dan jangka panjang. Tidak banyak Kepala Daerah yang berhasil dalam mentargetkan kinerjanya setelah ia menjabat sebagai Kepala Daerah, Hal ini kenapa ? Entahlah… yang bisa menjawab hanyalah Kepala Daerah itu sendiri. Namun banyak rumor yang terdengar baik itu di cafe maupun di warung kopi bahwa, biaya yang dikeluarkan oleh seorang calon Kepala Daerah sangatlah besar maka biasanya 2 tahun pertama mencari pulihan modal dan 2 tahun berikut menambah kekayaan dan 1 tahun akhir adalah mencari biaya untuk pemilihan akan datang, itulah rumor yang berkembang di masyarakat.

Solusi Apa yang dapat kita sumbangkan ?

Solusi …. entahlah… sebagai rakyat kecil yang bisa saya lakukan untuk sementara hanya bisa menulis di blog ini, mendengarkan obrolan di cafe / warung kopi dan membaca berita dari media, namun marilah kita coba untuk meyuarakan antara lain :

  1. Kepala Daerah harus independent dan dari kalangan generasi muda
  2. Mari kita cari sistem pemilihan yang efektif dan efesiensi biaya
  3. Menggalang Nasionalisme, agar kita tidak tertipu oleh bangsa lain yang hanya mencari keuntungan.

Terima kasih dan semoga bermanfaat tulisan ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: